Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja) membawa perubahan revolusioner bagi iklim bisnis di Indonesia, terutama dalam hal legalitas usaha dan pendirian Perseroan Terbatas (PT).

1. Lahirnya Konsep PT Perorangan

Salah satu terobosan terbesar adalah diizinkannya pendirian PT oleh satu orang saja, yang disebut dengan PT Perorangan (Perseroan Perorangan). Jenis PT ini ditujukan khusus untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemilik PT perorangan bertindak sekaligus sebagai Direktur dan Pemegang Saham tunggal.

2. Ketentuan Modal Dasar yang Lebih Fleksibel

Sebelum adanya UU Cipta Kerja, UU Perseroan Terbatas menetapkan modal dasar minimal pendirian PT adalah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun kini, besaran modal dasar diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri perseroan, tergantung skala usaha dan keputusan finansial masing-masing.

3. Syarat Dokumen Pendirian PT Persekutuan Modal (PT Biasa)

Untuk PT yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, berikut adalah dokumen persyaratan utama yang perlu dipersiapkan:

• Nama PT: Harus terdiri dari minimal 3 kata dalam bahasa Indonesia (untuk PT lokal) dan tidak boleh memakai nama yang sudah terdaftar.
• Identitas Pendiri: KTP dan NPWP dari para pendiri, pemegang saham, serta jajaran Direksi dan Komisaris.
• Alamat Kantor PT: Bukti kepemilikan kantor atau surat perjanjian sewa/kontrak kantor.
• Akta Pendirian: Dibuat di hadapan Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

4. Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)

Pasca UU Cipta Kerja, perizinan berusaha disederhanakan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Izin usaha disesuaikan dengan tingkat risiko bisnisnya (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, atau Tinggi), sehingga mempercepat UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas utama.